Jakarta, 3 Juli 2026, Dilaksanakan kegiatan pembahasan terkait dengan Daftar Susunan Personel (DSP) dilingkungan Pusdokkes Polri, Rapat dipimpin langsung oleh Sespusdokkes Polri Brigjen Pol. dr. Nariyana, M.Kes., QHIA dengan dihadiri oleh seluruh Kaurmin dan operator Subsatker pada Pusdokkes Polri.

Rapat penyusunan DSP dilaksanakan dalam rangka penataan organisasi dan penguatan tata kelola sumber daya manusia di lingkungan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri, telah dilaksanakan rapat pembahasan Daftar Susunan Personel (DSP) di lingkungan Pusdokkes Polri. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan penyesuaian kebutuhan personel agar selaras dengan beban tugas, fungsi organisasi, serta tuntutan pelayanan kedokteran dan kesehatan Polri yang semakin dinamis.

Rapat pembahasan tersebut dipaparkan oleh Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) Setpusdokkes Polri sebagai unsur yang memiliki peran strategis dalam penyusunan, pengkajian, dan pengembangan struktur organisasi serta tata kelola fungsi di lingkungan Pusdokkes Polri. Dalam paparannya, Bagbinfung menyampaikan gambaran umum terkait kondisi DSP yang saat ini berlaku, termasuk komposisi personel pada masing-masing satuan kerja, jabatan yang tersedia, serta kebutuhan riil personel berdasarkan pelaksanaan tugas di lapangan.

Pembahasan DSP ini bertujuan untuk memperoleh keselarasan antara struktur organisasi dengan kebutuhan personel yang ideal, baik dari segi jumlah, kualifikasi, maupun distribusinya. Hal tersebut penting mengingat Pusdokkes Polri memiliki cakupan tugas yang luas, mulai dari dukungan kesehatan operasional kepolisian, pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan keluarganya, pelayanan kedokteran forensik, hingga penanganan kesehatan dalam situasi bencana dan kegiatan kemanusiaan.

Dalam rapat, Bagbinfung Setpusdokkes Polri juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pemenuhan DSP, di antaranya adanya ketimpangan antara kebutuhan jabatan tertentu dengan ketersediaan personel, perkembangan tugas yang membutuhkan kompetensi khusus, serta perlunya penyesuaian nomenklatur dan struktur jabatan sesuai dinamika organisasi. Oleh karena itu, pembahasan DSP tidak hanya difokuskan pada jumlah personel, tetapi juga diarahkan pada penempatan personel yang tepat sesuai kompetensi, pendidikan, dan pengalaman tugas masing-masing.

Selain itu, forum rapat menjadi sarana untuk menghimpun masukan dari para pejabat dan satuan kerja terkait terhadap rancangan DSP yang telah disusun. Setiap usulan, koreksi, dan rekomendasi dibahas secara komprehensif guna memastikan bahwa susunan personel yang dirumuskan benar-benar mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdokkes Polri. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan DSP yang lebih adaptif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini maupun proyeksi ke depan.

Melalui rapat pembahasan DSP ini, diharapkan terwujud perencanaan personel yang lebih terarah dan proporsional di lingkungan Pusdokkes Polri. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan dalam proses penataan personel, pengusulan kebutuhan jabatan, serta pengambilan kebijakan pembinaan kekuatan personel secara berkelanjutan. Dengan tersusunnya DSP yang lebih tepat dan relevan, Pusdokkes Polri diharapkan semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri melalui pelayanan kedokteran dan kesehatan yang profesional, modern, dan terpercaya.