Pada permulaan tugas Polisi dilakukan sendiri oleh seluruh masyarakat yang dipimpin oleh orang yang ditunjuk masyarakat dan sesepuhnya. Hal ini masih terlihat dalam lingkungan masyarakat dimana ayah dan ibu sebagai penyeleggara tugas polisi dalam keluarganya. Dalam perkembangan masyarakat yang makin kompleks maka dalam rangka kelancaran pengaturan kehidupan diperlukan adanya pembagian tugas, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang merupakan gejala kesenjangan sosial, dampak negatif kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hal inilah yang dikenal sebagai Tugas Kepolisian dan tugas ini diserahkan pembinaannya kepada aparat negara yang dinamakan Kepolisian Negara.

Dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terutama ditujukan untuk mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka pembangunan nasional, yang bertujuan menggapai cita-cita nasional masyarakat yang adil dan makmur berupa kesejahteraan rakyat baik moral, materil, dan spiritual dengan mengikutsertakan seluruh rakyat.

Penyelenggaraan Kamtibmas sudah ada sejak adanya masyarakat itu sendiri dan kemudian berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat tersebut. Karena itu sudah sewajarnya polisi merupakan unsur yang tidak terpisah dari masyarakat yang menjadi inti dalam menciptakan suasana aman dan tertib dalam masyarakat.

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Polisi Negara Republik Indonesia melanjutkan fungsi pendidikan di Sekolah Polisi Sukabumi warisan Belanda dan Jepang.Karena masih dalam suasana revolusi dan adanya serangan-serangan Belanda maka Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk mendirikan Sekolah Polisi di Mertoyudan dengan nama Sekolah Polisi Republik Indonesia di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Tk. I Soebarkah. Dengan demikian Sekolah Polisi terdiri dari 3 bagian yaitu: Bagian Rendah, yang tetap berlangsung di Sukabumi, serta Bagian Menengah dan Bagian Tinggi yang berkedudukan di Mertoyudan. Pada akhir September 1946 Akademi Polisi dipindahkan ke Yogyakarta.

Peresmian Sekolah Polisi Republik Indonesia Bagian Menengah/ Tinggi dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1946 bersamaan dengan pelantikan siswa Inspektur Polisi Angkatan I dan mahasiswa calon Komisaris Polisi Angkatan I. Pada saat itu siswa sudah diajarkan tentang Kesehatan Lapangan dan PPPK serta Hygiene dan Sanitasi dengan tenaga pendidik Dokter Tjkroatmodjo dan Dokter Harjono.

Selama masa penjajahan peran kedokteran dalam penyidikan sudah dilaksanakan, dimana pada saat itu dikenal dengan istilah Kedokteran Kehakiman. Dalam hal ini fungsi Kedokteran Kehakiman tersebut dilaksanakan oleh dokter dari rumah sakit pemerintah, karena belum adanya dokter Polri. Dan selama masa perjuangan sarana yang ada masih sangat sederhana. Cara mengevakuasi pasien korban pertempuran dilakukan oleh rakyat dengan menggunakan tandu yang diusung dari desa ke desa secara estafet. Proses evakuasipun berjalan tidak aman karena sering adanya patrol dari tantara Belanda. Sementara sarana lain yang tersedia hanya berupa kendaraan truk.

Sampai akhirnya pada tahun 1946 fungsi kesehatan di lingkungan Polri dibentuk juga. Fungsi kesehatan tersebut merupakan unit kesehatan lapangan yang berada dalam Pasukan Polisi Istimewa. Hal ini terbentuk karena kurangnya tenaga Palang Merah Indonesia pada saat itu. Fungsi kesehatan ini akhirnya menjadi bagian dari unit yang ada di lembaga pendidikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/19/22 tanggal 17 Juni 1946 dan diresmikan Presiden Republik Indonesia pertama Ir.Soekarno.

Tepat tanggal 25 Juni 1946, Jawatan Kepolisian Negara dikeluarkan dari Departemen Dalam Negeri dan menjadi jawatan tersendiri yang berada dibawah Perdana Menteri dengan Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946. Ketetapan ini mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 1946 dan sampai saat ini diperingati oleh Polri sebagai Hari Bhayangkara.

Disamping itu fungsi kesehatan juga dibentuk di beberapa daerah seperti daerah Mojokerto  atas perintah Komandan Kompi Pasukan Polisi Istimewa Inspektur Polisi Tk II Soetjipto Danoe Koesoemo kepada Ajun Polisi Tk II Soedarno. Dan di daerah Bondowoso dibentuk fasilitas kesehatan  berupa Poliklinik, milik Kompi Pasukan Polisi Istimewa Keresidenan Besuki dan dipimpin oleh seorang perawat Agen Polisi II Atmonadi. Polikinik tersebut sudah mirip dengan poliklinik pada umumnya tetapi bersifat sederhana dan dikelola sesuai dengan pengalaman perawat tersebut yang sebelumnya pernah bekerja di KNIL.

Secara organisatoris bagian kesehatan belum dibentuk pada Jawatan Kepolisian Negara. Fungsi kesehatan dalam Pasukan Polisi Istimewa Daerah Keresidenan Bondowoso tersebut merupakan warisan dari Tokubetsu Keisatsu-tai dan Agen Polisi II Atmonadi menjadi anggota Kesehatan Tokubetsu Keisatsu-tai sehingga pada akhirnya Agen Polisi II Atmonadi diserahi tugas membina fungsi Kesehatan Pasukan Polisi Istimewa. Kegiatan Fungsi Kesehatan dalam Pasukan Polisi Istimewa ini berupa kegiatan Kesehatan Lapangan yang melayani pemeriksaan ringan, sedangkan bagi penderita yang agak berat langsung dikirim ke Rumah Sakit Umum.

Fungsi Kesehatan lain berada di daerah Sidoarjo pada Pasukan Polisi Istimewa yang berada di bawah komando Komisaris Polisi Mohammad Yasin dan  membentuk bagian Kesehatan yang dipimpin Brigadir Polisi Ardjonadi.

Pada 1947 setelah gagalnya Perjanjian Linggarjati, usaha Belanda untuk menguasai kota-kota besar di pulau Jawa diiringi dengan Agresi Militer I Belanda pada 21 Juli 1947, yang memukul mundur pasukan Republik dan mengakibatkan banyak korban, baik dari pihak kita maupun Belanda. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat semakin berkembangnya bagian Kesehatan di Kepolisian pada umumnya dan khususnya pada Korps Mobile Brigade (Brimob) . Pada saat pembentukan Mobile Brigade Besar di Wlingi dan Madiun sudah disediakan anggaran khusus untuk Kesehatan batalyon-batalyon dan sudah mempunyai organisasi Kesehatan secara sentral di Markas Besar Mobile Brigade Besar.

Didaerah Yogyakarta Kepala Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta Inspektur Polisi Tk I R Jen Muhamad Soerjopranoto, pada tahun 1947 mempekerjakan tenaga seorang dokter yang bernama dr R.Soerjo Amidjojo di bagian Kesehatan yang dipimpinnya. Status dokter tersebut masih sebagai tenaga part-timer meskipun pada saat itu dr. Amidjojo diminta untuk menjadi anggota Polisi, tetapi beliau menolak karena tugas pokoknya pada waktu itu adalah sebagai dokter pribadi istana yang merawat presiden dan keluarganya. Jadi dapat dikatakan bahwa Dokter part-timer pertama di Kepolisian adalah dr. R.Soerjo Amidjojo.

Sektor pertempuran Jombang Selatan Inspektur Polisi Tk II Soetjipto Danoekoesoemo membangun sebuah rumah sakit, yang dipimpin dr. Moersito, dibantu oleh beberapa perawat yang mengungsi dari Rumah Sakit Mojokerto dan Rumah Sakit Jombang. Rumah sakit ini mempunyai 2 ruang opname dan Poliklinik, dengan kapasitas 20 tempat tidur, sedangkan peralatannya merupakan bantuan dari rakyat. Rumah Sakit darurat ini berada di bawah komando Batalyon Mobile Brigade, sedangkan bantuan obat-obatan dari Rumah Sakit Jombang yang dikuasai Belanda.

Pada November 1952, Inspeksi Daerah yang dikepalai oleh Komisaris Besar Polisi Oemar Sahid membentuk Seksi Kesehatan, Seksi Administrasi, Seksi Penugasan dan Seksi Koordinasi. Seksi Kesehatan tersebut setingkat dengan seksi-seksi lain dan mengurus secara kedinasan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan anggota kepolisian dan keluarganya. Untuk pertama kalinya Seksi Kesehatan ini berkantor di Jalan Tanah Abang Timur VI Jakarta dengan Kepala Seksi Kesehatan dr. Koeslan dan Kepala Bagian Kesehatan dr R.Endon serta dibantu oleh tenaga medik dari Departemen Kesehatan yang bekerja full-timer maupun part-timer.

Setahun kemudian Seksi Kesehatan mulai membuka Balai Pengobatan di Jakarta, Bogor, dan Bandung. Di Jakarta dibentuk Balai Kesehatan pada Bagian Polisi Perairan dan Udara (Polairud) yang diresmikan tanggal 1 Oktober 1953. Balai Kesehatan ini berlokasi di Asrama Airud Jl. Enggano Tanjung Priok. Balai Kesehatan ini dikepalai oleh perawat Ashari Soejadi, dengan dokter pembina dr. Hardja Samsurja yang bertugas seminggu sekali. Dan keduanya masih merupakan tenaga bantuan yang berasal dari Departemen Kesehatan. Secara operasional kegiatan Balai Kesehatan ini berada di bawah naungan Seksi Umum Korps Airud, sedangkan secara administrasi berada di bawah Seksi Kesehatan Jawatan Kepolisian Negara.

Tahun 1954 pelayanan kesehatan berupa Kesehatan Lapangan (Yon Siswa) di Porong melayani dua Lemdik besar Polri yaitu Pusdik Sabhara dan Pusdik Brimob. Semula kepemimpinan dipegang oleh Mantri Kesehatan dengan fasilitas Rontgen dan 1 orang Dokter Ahli Paru yaitu Dr. Sahab.

Dalam tahun 1955 jabatan  dr. Koeslan digantikan oleh dr. R Endon. Seksi Kesehatan yang berkantor di Jalan Tanah Abang Timur VI dipindahkan ke kompleks Kantor Jawatan Kepolisian Negara di Jalan Trunojoyo no. 3 Kebayoran Baru Jakarta dengan menempati dua ruangan, yaitu kamar Nomor 63 dan 64 di tingkat III Gedung Utama sebagai Induk Kepala Seksi Kesehatan. Pada tahun berikutnya status Balai Kesehatan ditingkatkan menjadi Sub Seksi Kesehatan dengan menambah  sebuah Poliklinik Pembantu di Asrama Cilincing, Tanjung Priok, dan membentuk satu unit Pos P3K. Dokter Pembina dr. Harja Samsurja digantikan oleh dr. Hie Mei Huang. Kunjungan dokter ditingkatkan menjadi dua kali seminggu.

Tahun 1956 di Sumut Tebing Tinggi didirikan bangunan induk Rumkit atas gotong rotong ibu Bhayangkari, yang pengelolaannya diserahkan kepada Missi Suster Katolik Jerman.

Tahun 1957 didirikan sebuah Yayasan Kesejahteraan Pegawai Polisi Karesidenan Priangan dengan tujuan memelihara kesejahteraan dan perekonomian dalam arti seluas-luasnya, termasuk pula perawatan kesehatan bagi anggotanya. Di atas lahan tanah Eigendom Kotapraja Bandung tahun 1957 di Jl. H. Wasyid, yayasan mendirikan sebuah kraamkliniek. Setahun kemudian tanggal 15 Maret 1958 Kraamkliniek ini diresmikan dan diberi nama Klinik Bersalin Budi Bakti. Klinik bersalin ini dalam pelayanan kesehatannya hanya melakukan perawatan ibu hamil dan pertolongan persalinan oleh tenaga bidan dan para pembantunya.

Pada 1958 didirikanlah Poliklinik di wilayah Pondok Karya Jakarta. Ini merupakan Poliklinik pertama yang dimiliki Jawatan Kepolisian Negara. Seluruh kebutuhan obat-obatan berasal dari Seksi Kesehatan Kepolisian dengan tenaga medik yang terdiri dari  dr. R Endon, dr. Maani, dan beberapa dokter Tionghoa yang diperbantukan oleh Departemen Kesehatan.

Persatuan para istri Polri dengan nama Bhayangkari yang terbentuk pada 19 Oktober 1952 juga mempunyai perhatian yang utama di bidang kesejahteraan. Mereka mendirikan beberapa yayasan untuk mengelola Rumah Sakit Bersalin Bhayangkari di Jalan Jati Petamburan Jakarta, mengelola Sanatorium di Batu Jawa Timur dan Sanatorium di Ngawen Salatiga Jawa Tengah. Persatuan Bhayangkari ini terus melanjutkan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kotapraja dan Dinas Kepolisian, sehingga hampir di setiap cabang terdapat Klinik Bersalin. Bahkan di kota-kota besar, Persatuan Bhayangkari memiliki Rumah Sakit Bersalin. Dan di setiap ibukota propinsi didirikan poliklinik-poliklinik.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah Kesehatan Polri adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri/Kepala Kepolisian Negara No. 7/Prt/MK/1961 yang menyebutkan Bagian Kesehatan bernaung di bawah Direktorat III Jawatan Kepolisian Negara, dan mengangkat Dr. Harja Samsurya sebagai Kabag Kes pada Direktorat III Markas Besar Polisi Negara pada tanggal 26 April 1961 di samping tugasnya sendiri pada Kepolisian Komisariat Jakarta Raya. Pada 13 Juni 1961 Dr. Soewarno (dokter dari Depkes diperbantukan pada Polisi) menggantikan Dr. Harja Samsurya sebagai Kabag Kesehatan.

Akhirnya pada tanggal 1 Januari 1962 terbentuklah Dinas Kesehatan Kepolisian dan langsung di bawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara. Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah menjadi AKRI dengan Keppres RI No. 134/162 tanggal 12 April 1962 dan Organisasi Kesehatan Polri berkembang menjadi Dinas Kesehatan Polri dengan dikeluarkannya Peraturan Men Pangak No. 2 PRT/ MK/1962 tanggal 1 November 1962.

Tahun 1963 dalam usaha meningkatkan ketrampilan para perawat Angkatan Kepolisian bekerjasama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tahun 1963 Angkatan Kepolisian mendapat tenaga dokter muda lebih banyak.

Berdasarkan Skep Men/Pangak No.Pol.:11/ SK/MK/1964 tanggal 28 Oktober 1964 Dinas Kesehatan berkembang menjadi Direktorat Kesehatan. Dalam Surat Keputusan  tersebut sudah mencantumkan tugas pokok, fungsi organisasi dan wewenang Direktur Kesehatan Angkatan Kepolisian. Adapun susunan organisasi pada saat itu dengan menunjuk sebagai Kadiskes Brigjen Pol. dr. Soewarno. Perwira Administrasi Kompol Tkm I Tambayong, Perwira Operasi dr. Abdoel Djalal, Perwira Perbekalan dr. Marjeti Rubeni.

Tahun 1965 struktur organiasi kesehatan mengalami perubahan. Dinas Psikologi bergabung ke Dirkes Polri. Kadirkes membawahi Asisten Operasi, Asisten II Administrasi, dan Asisten III Logistik. Asisten Operasi membawahi Kesehatan Kuratif, Kesehatan Preventif, Kesehatan Gigi dan Kesehatan Psikologi. Asisten II Administrasi membawahi Bagian Umum, Bagian Personalia dan Bagian Anggaran. Asisten III Logistik membawahi Bagian Farmasi, Bagian Alat Kesehatan dan Bagian Pergudangan. Mulailah terbentuk organisasi kesehatan di kewilayahan di bawah Komandan Kepolisian Komisariat (KPKOM) dan di setiap Provinsi telah bertugas Dokter Polri.

Menurut dr. Abdoel Djalal, perubahan besar di bidang organisasi Kesehatan Polri terjadi di era kepemimpinan dr. Soerjono yang visioner (1983 - 1986). Konsep dan usulan yang diajukan dr. Soerjono untuk mengembangkan Diskes Polri mendapat dukungan dari Kapolri Jenderal Polisi Anton Soedjarwo. Jika sebelumnya Diskes hanya terkonsentrasi dan berfungsi pelayanan kesehatan untuk anggota Polri dan keluarga, muncul ide dari dr. Soerjono untuk mendukung tugas Pokok Polri seperti Fungsi Reserse, Intel dan Lalu Lintas dalam bentuk Dukungan Kesehatan (Dukkes). Maka diajukan usulan reorganisasi Kesehatan Polri yang disetujui Kapolri.

Di era kepemimpinan dr. Soerjono sebagai Kasidokkes Polri, terjadi perubahan nama organisasi Diskes menjadi Disdokkes yang memiliki Fungsi Kesehatan Umum (Kesum) dan Kesehatan Khusus (Kesus). Kesehatan khusus inilah cikal bakal dari Kedokteran Forensik, Kedokteran Lalu Lintas  dan Kedokteran Kerja.

Brigjen Pol. (Purn) dr. Soerjono, SKM tahun 1983 telah memberikan dasar yang kuat peletakan kedokteran kepolisian yang kemudian secara estafet dikembangkan  oleh pimpinan Dokkes berikutnya. Telah banyak prestasi yang dicapai oleh Bidang Kedokteran Kepolisian, khususnya terkait DVI dan Kedokteran Forensik. Berbagai operasi DVI telah dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kapusdokkes Polri Irjen Pol. Dr. Arthur Tampi berpesan  agar prestasi di bidang Dokpol yang telah diraih terus ditingkatkan baik di tingkat Pusat maupun di kewilayahan. Dalam setiap kesempatan kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem dan metoda serta sarana prasarana di bidang Kedokteran Kepolisian. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bangun koordinasi, kerja sama dan networking dengan institusi atau kelembagaan  baik di dalam maupun di luar negeri sehingga  Dokkes Polri menjadi organisasi yang maju dan berkembang.